PANWAS KEDUNGWARU AKUI ADA PEBICARAAN TERKAIT REKOMENDASI KEPALA DESA. DIDUGA OKNUM ANGGOTA KPU TULUNGAGUNG BERMAIN

Tulungagung(dnusa.id). Pasca pengumuman seleksi Panitia pemungutan suara (PPS) Kabupaten Tulunggung, justru dugaan adanya ketidak transparansi penyelenggara pemilu semakin menguat, beberapa peerta yang tidak lolos menjelaskan dugaan ketidak transparansi tersebut seperti bergentayangannya rekomendasi dari berbagai pihak baik itu, ormas, dan bahkan muncul dugaan rekomendasi dari unsur oknum pemerintahan Daerah.
Rekomendasi ini, diakui oleh panitia pengawas pemilu (Panwas) kecamatan Kedungwaru Wildan, dijelaskannya bahwa sempat ada pembicaraan antara pihak KPU dan dari kepala desa kaitan rekom, Namun belum jelas bentunya tertulis atau tidak.
“ Untuk menyamarkan adanya permainan ini maka pengumuman peserta yang lolos tidak dicantumkan nilainya” Ungkap salah satu pesesta asal kecamatan ngantru.
Peserta asal kecamatan kedungwaru bahkan mengaku tes wawancara hanya formalitas, karena pertanyaan wawancara kurang mendalam dan hanya bersifat umum.
“ Saya sendiri merasa bisa menjawab, jadi kalau tidak lolos karena nilai tidak dicantumkan kan saya sendiri tidak tahu “
Peserta yang lain juga menyayangkan tidak adanya kriteria penalaian wawancara seperti apa, dan peserta hanya dipanggil untuk wawancara, kriteria ini misalnya tidak adanya pedoman penilaian wawancara yang disampaikan ke peserta secara terbuka.
“ Saya hanya diwawancara oleh dua orang, tidak ada kriteria yang jelas mengenai kriteria penilaian tidak disampaiakan.
Peserta asal boyolangu bahkan menyayangkan dirinya yang sarjana tidak “diluluskan”, menurutnya di beberapa desa banyak yang memeiliki pengalaman di masyarakat tidak lolos, sementara yang lolos justru orang yang kurang kompeten dan hanya mengandalkan kedekatan dengan beberapa pihak.
Mensikapi berbagai persoalan ini, Fayakun selaku ketua sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Tulungagung Fayakun sangat berharap proes rekrutmen PPS haru terbuka dan jangan main – main.
“ Dalam setiap perekrutan baik PPK atupun PPS harus menjunjung tinggi Azas efektif, efisien dan keterbukaan “ kata Fayakun.
Menanggapi adanya dugan tidak dicantumknnya nilai dalam pengumuman PPS, Fayakun menjelaskaan secara aturan memng tidak ada diwajibkn sehingga tidak dipungkiri akhirnya bersifat subyektif.
Fayakun selaku ketua Bawaslu kabupaten Tulungagung mempersilahkan masyarakat utamanya peserta yang keberatan untuk membuat laporan pengaduan ke Bawaslu.
“ Dipersilahkan masyarakat melaksnakan haknya, utamnaya peserta penjaringan PPS yang merasa proses penjaringan kemarin kurang transparan disertai bukti yang menguatkan hal tersebut” ucap Fayakun singkat.
Pihak Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung hingga berita ini diturunkan belum memberikn keterangn karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.(win)