Tulungagung, (dNusa.id) – Komisi Pemilu Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung tak kunjung berkordinasi dengan Pemkab Tulungagung, terkait penandatanganan besaran dana anggaran Pilkada 2024 mendatang.
Kendati demikian anggaran Pemkab Tulungagung terkait dana anggaran pilkada sudah siap digunakan dengan nominal, Rp 55 Milyar.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyampaikan bahwa, untuk anggaran pilkada Pemkab Tulungagung sudah menabung dari 3 tahun lalu.
Meski anggaran sudah siap digunakan, KPU Tulungagung belum juga lakukan koordinasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Pencarian anggaran sendiri sebenarnya tergantung dari keaktifan KPU menyusun administrasi dan koordinasi dengan Pemkab Tulungagung.
Jika dilihat Kabupaten Tulungagung sendiri termasuk lamban dalam pencarian anggaran dana hibah pilkada, jika dilihat dari Kabupaten lain yang sudah taken kontrak dalam agenda nasional ini, seperti Kabupaten Ponorogo, Lumajang, Malang, Banyuwangi, Mojokerto, Jombang, Ngajuk, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Kota Blitar dan Kota Madiun.
“Daerah lain sudah taken anggaran, Tulungagung sendiri malah belum,” Pungkas Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Kamis, (24/8/2023).
Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro menjelaskan, Pemkab menyisihkan dana sekitar Rp 65 miliar untuk Pilkada.
Besaran dana ini sudah dituangkan dalam Perda Kabupaten Tulungagung, yang bakal dialokasikan khusus KPU Rp 43 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 11 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, secara terpisah menjelaskan, Pemkab menyisihkan dana sekitar Rp 55 milyar untuk Pilkada.
Besaran dana ini sudah dituangkan dalam Perda Kabupaten Tulungagung.
Sedangkan alokasi khusus untuk KPU Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 43 miliar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dianggarkan Rp 11 milyar.
“Sebelumnya ada usulan dari KPU Tulungagung, kemudian kami sesuaikan ketemu angka Rp 43 miliar itu,” ungkap Galih.
Namun diakui, finalisasi besaran anggaran yang ditawarkan ini masih dalam proses.
Realisasi besaran anggaran akan diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Pemkab Tulungagung siap mencairkan anggaran sesuai dengan tahapan Pilkada yang disusun KPU.
“Finalisasi sudah kami tawarkan,” Pungkasnya.



GIPHY App Key not set. Please check settings