Hearing Tak Memuaskan, PKTP Tulungagung Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Duplikasi BosDa Senilai Ratusan Milyar Bakal Terkuak

Tulungagung, (dNusa.id) – Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) hearing dengan DPRD Tulungagung di Gedung Grahawicaksana lantai 2 guna memperjelas dan meminta adanya kejanggalan pada APBD terkait BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) pada Rabu, (9/7/2025).
Ketua PKTP Susetyo Nugroho menjelaskan agenda pada sore hari ini adalah lanjutkan dari dengar pendapat yang seharusnya dilaksanakan pada (30/6/2025) kemarin, namun baru terlaksana hari ini (9/7/2025).
“Kendalanya saya kurang tahu internal mereka yang bisa menjawabnya,” Jelas Susetyo, Rabu, (9/7/2025).
Sebelumnya pihaknya meminta agar OPD terkait untuk menjawab kejanggalan pada perubahan APBD 2024 terkait BoSDA.
Dewan harus mengetahui bahwa ada indikasi BOSDA dari APBD yang tidak dibagikan ke sekolah – sekolah, sementara yang dari pusat atau RKUN (Rekening Kas Umum Negara) sudah dibagikan.
“Kalau yang dari pusat sudah ada datanya,”Jelasnya.
Susetyo melanjutkan, untuk yang dari BoSDA sendiri tidak dijelaskan secara detail pada setiap sekolah mendapatkan berapa akan tetapi ada anggaran yang menurut PKTP janggal dengan nominal yang lebih dari Rp 100 Milyar.
“Diduga ada duplikasi anggaran yang digunakan untuk keperluan lain dan itu dari BoSDA,”Tegasnya.
Anggaran untuk pendidikan memang tinggi hampir menyerap 1/3 dari APBD, jika dilihat memang anggaran tersebut bersifat non fisik tapi perlu dicurigai bahwa dikemanakan anggaran tersebut.
“Padahal jelas seperti peraturan yang kami bacakan waktu hearing tadiPermendagri maupun Permenkeu nya kewajiban kabupaten hanya mencatat makanya ketika mencatat saja beda kami mencurigai adanya duplikasi mulai tahun 2022 hingga 2024,” Tegasnya.
Masih menurut Susetyo, dari PKTP sendiri langkah selanjutnya menempuh jalur hukum untuk mengungkap Mega Korupsi lewat Duplikasi Program Nasional.
“Tidak ada jawaban yang memuaskan dalam hearing sore ini, kami akan menempuh jalur hukum,” Pungkasnya.