redaksi
Tulungagung, (dnusa.id) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung bakal salurkan Rp 4,4 Milyar kepada ratusan lembaga dan ormas pada tahun 2026 mendatang.
Jumlah anggaran menurun dari tahun sebelumnya, meski demikian jumlah penerima bertambah.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung Budi Prasetyo menjelaskan, untuk tahun depan yakni tahun 2026 Bakesbangpol bakal menyalurkan anggaran ke Lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak Rp 4,4 Milyar ke 208 lembaga dan Ormas. Anggaran yang disalurkan tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2025 sebanyak Rp 5,3 Milyar.
“Anggaran yang disalurkan menurun untuk jumlah penerima justru bertambah dari 145 bertambah menjadi 208,” Jelas Budi, Senin, (10/11/2025).
Budi melanjutkan, untuk tahun 2025 jumlah penerima pokir tidak ada pembatasan akan tetapi untuk tahun 2026 ada pembatasan yakni Rp 25 juta. Untuk non pokir atau buatan pemerintah mendapatkan Rp 50 juta setiap lembaga yakni FKUB, FKDM dan FPK.
“Untuk yang pokir mendapatkan setiap 2 tahun sekali untuk yang non pokir mendapatkan setiap tahun,” Jelasnya.
Budi melanjutkan, untuk jumlah tambahan lembaga diatas terdiri dari sosial, dan keagamaan. Disinggung apabila ada lembaga yang tidak mengambil apakah bisa mengambil tahun depan, Budi menjawab, bisa untuk non pokir tergantung apakah dari anggaran dana hibah atau APBD murni
Masih menurut Budi, untuk monitoring penggunaan dana hibah tersebut, pihak Bankesbangspol berkunjung ke lembaga dan ormas akan tetapi hanya beberapa saja tidak menyeluruh lantaran keterbatasan anggaran juga.
*Untuk monitoring kita lakukan kunjungan ke lembaga tersebut, walaupun tidak bisa semua karena keterbatasan anggaran kita lakukan sampling saja,”Paparnya.
Pelaporan pertanggungjawaban memang sempat ada temuan masalah yakni pada tahun 2024 kemarin, yang mana laporan pertanggungjawaban seharunya dilaporkan paling lambat bulan Desember justru dilaporkan Januari 2025 yang mana keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu kami jadikan pelajaran semoga tahun ini tidak ada masalah untuk pelaporan pertanggungjawaban,”Tegasnya.
GIPHY App Key not set. Please check settings