DPRD Tulungagung bentuk PANSUS, percepat pembahasan ranperda

Tulungagung, (dNusa.id) – Persiapan masa sidang I tahun sidang V periode bulan September hingga Desember tahun 2023, DPRD Tulungagung bentuk Panitia Khusus, pada Kamis, (9/11/2023) di Gedung Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung.

Panitia Khusus tersebut membahas empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) sekaligus.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono menjelaskan, kali ini dihadapan 36 anggota dewan yang hadir ada berapa tugas pansus yang akan dibahas.

Pansus I akan membahas Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perpustakaan, Pansus II membahas tentang Ranperda tentang Pengembangan Pertanian Organik, Pansus III membahas tentang penyelenggaraan inovasi daerah, dan pansus IV membahas tentang pengelolaan perparkiran.

“Empat Ranperda tersebut merupakan inisiatif dari lembaga tersebut, untuk kemudahan, kita buat Pansus I diwilayah komisi A, pansus II diwilayah komisi B, pansus III diwilayah komisi C dan Pansus IV diwilayah komisi D,” jelas Marsono Kamis, (9/11/2023).

Dalam membahas satu ranperda, setiap pansus akan melakukan komunikasi internal dengan OPD sebagai mitra kerja.

Agar aturan yang akan dibahas, bisa mendapatkan masukan dari banyak pihak dan menjamin dinamisasi pemerintahan yang berjalan, keempat Ranperda tersebut secepatnya mulai dibahas oleh masing-masing pansus.

“Kita upayakan bulan Desember nanti sudah selesai keempatnya. Harapannya diakhir tahun ini sudah selesai, jangan sampai ada tunggakan, ” ungkapnya.

Ia melanjutkan, semangat DPRD Tulungagung, dalam membuat aturan harus diimbangi dengan implementasi di lapangan yang maksimal. Jangan sampai aturan sudah ditelurkan, dibiarkan saja tanpa ada aplikasi kebijakan untuk mengeksekusi aturan tersebut di daerah.

“Kalau implementasi dilapangan kurang maksimal, yang bakalan terdampak langsung jelas adalah masyarakat kalau kita bikin aturan namun tidak ada tindak lanjut,” paparnya.

Sedangkan selama ini, Marsono masih menganggap eksekusi kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif masih kurang maksimal.

“Pemerintahan itu bisa dikatakan baik kalau rakyat merasa puas menikmati hak kedaulatannya menjadi warga negara,” tutupnya.