JPIK Jatim Gelar Konsolidasi di Tulungagung, Sebut Ancaman Hidrometeorologi karena Kejatahan dan Tata Kelola Hutan Jatim Lemah

Tulungagung, (dnusa.id) – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur saat menggelar konsolidasi dengan anggota individu dan lembaga di Tulungagung tepatnya di Cafe Rabicoen Kopi masuk Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru, pada Minggu, (26/10/2025).

Kegiatan tersebut guna membahas Kompleksitas persoalan kehutanan di Jawa Timur yang semakin mengemuka, dari deforestasi di kawasan hulu hingga lemahnya pengawasan industri pengolahan hasil hutan di wilayah hilir yang menjadi perhatian utama
Direktur Eksekutif Daerah JPIK Jawa Timur Munif Rodaim menjelaskan, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai organisasi dan pegiat lingkungan seperti PPLH Mangkubumi, Ecoton, Nol Sampah, Deling Kuning, serta pemantau kehutanan dari beberapa kabupaten/kota.
Setelah dilakukan pembahasan, konsolidasi menjadi ruang refleksi kritis atas tatakelola kehutanan Jawa Timur selama 2025, hasil konsolidasi bahwa Jawa Timur tidak memiliki huta tropis yang luas seperti wilayah lain di Indonesia, ancaman kerusakan hutan tetap signifikan. Praktik perambahan hutan, pencurian kayu, hingga alih fungsi kawasan hutan untuk pertanian dan tambang terjadi di sejumlah wilayah yang menyebabkan deforestasi, selain itu mulai hilangnya sumber mata air serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
“Jawa Timur sering dipersepsikan sebagai daerah industri dan pertanian, padahal Jatim. masih memiliki kawasan hutan yang penting bagi keselamatan ekologis warganya. Jika tutupan hutan terus menyusut dan penegakan hukum lemah, masyarakat yang akan menanggung risikonya, ancaman Hidrometeorologi Jawa Timur lantaran Kejahatan Hutan kerap terjadi, ” Jelas Munif, (27/10/2025).
Munif melanjutkan, di sisi hilir, Surabaya dan Gresik menjadi pintu masuk kayu log dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku menuju industri pengolahan untuk tujuan ekspor. JPIK menemukan indikasi pelanggaran standar Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di sejumlah industri yang telah bersertifikat, yang seharusnya menjadi garda utama memastikan kayu yang diperdagangkan legal dan lestari.
Selain itu, dokumen tata ruang (RTRW) di banyak daerah dinilai tidak sepenuhnya akuntabel. Akses publik terhadap dokumen tersebut masih terbatas, sementara peraturan daerah terkait perlindungan lingkungan belum sepenuhnya tersedia. Ketidakselarasan antara rencana dan praktik lapangan memperburuk kondisi pengelolaan sumber daya alam.
Atas fenomena ini, Walhi Jawa Timur turut terlibat sebagai narasumber untuk memperkuat jejaring advokasi lingkungan di daerah, selain itu Konsolidasi Jaringan Pemantau Indepeden Kehutanan (JPIK) Provinsi Jawa Timur hasilkan komitmen kanal aduan kejahatan kehutanan dan pengawasan industri hilir, JPIK Jawa Timur menyepakati beberapa langkah tindak lanjut:
1. Membangun kanal pengaduan publik “Kanal Pengaduan JPIK Jawa Timur” untuk menerima laporan pelanggaran kehutanan dan ketidakpatuhan industri terhadap SVLK.
2. Meningkatkan pemantauan hulu-hilir terhadap praktik illegal logging, alih fungsi kawasan hutan, serta jalur distribusi dan produksi kayu.
3. Berjejaring lebih erat dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk Walhi Jawa Timur, dalam memperkuat advokasi tatakelola kehutanan dan lingkungan yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses informasi, memperkuat penegakan hukum, serta menerapkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa industri dan pemerintah menjalankan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Kanal pengaduan ini akan menjadi salah satu alat rakyat untuk memastikan akuntabilitas itu berjalan,” tambah Munif.
JPIK Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat, akademisi, jurnalis, dan pemangku. kepentingan untuk meningkatkan pengawasan terhadap hutan dan industri hilir, guna menjaga masa depan ekologis Jawa Timur.