Pembangunannya MPP belum Sepenuhnya Rampung, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 200 Juta untuk Pembangunan Pagar.

Tulungagung, (dNusa.id ) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Penasaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan membangun pagar Mall Pelayanan Publik (MPP).

MPP sendiri seduah beroperasi sejak akhir tahun 2022 lalu, yang mana rupanya pembangunan belum sepenuhnya 100 persen rampung.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Fajar Widariyanto menjelaskan, pada saat pembangunan MPP di tahun 2022 kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung masih terkendala anggaran, sehingga pagar untuk MPP tidak dibangun terlebih dahulu dan menggunakan pagar lama.

Hanya saja, design pagar lama dianggap tidak memenuhi standart keamanan, mengingat pagarnya yang tergolong sangat rendah. Maka dari itu, pada awal tahun 2023 pihaknya mengusulkan pengadaan pagar untuk MPP Tulungagung.

“Di dalam kan banyak perangkat elektronik dan perlu pengamanan extra, meski sudah ada CCTV, kalau bisa pagarnya tetap dibangun yang tinggi,” kata Fajar Widariyanto, Rabu (17/5/2023).

Setelah melakukan usulan pada awal tahun, sudah memasuki proses penyusunan detail engineering design pada Bagian Pengadaan Setda Pemkab Tulungagung. Apabila sesuai rencananya, proses pembangunannya akan dilakukan pada bulan Mei 2023.

Diketahui berdasarkan usulan yang dilakukan, anggaran untuk pembangunan pagar MPP tersebut senilai Rp 200 juta, nantinya anggaran tersebut tidak hanya dipakai untuk membangun pagar saja, melainkan juga untuk memperbaiki beberapa bagian yang terlewatkan saat renovasi awal.

“Kalau pagarnya saja tidak sampai Rp 200 juta, tetapi memang ada beberapa bagian yang luput saat proses renovasi tahun kemarin,” jelasnya.

Disinggung terkait pembangunan pagar tersebut, jika sesuai DED, pagar yang akan dibangun sepanjang 70 meter pada bagian depan. Serta pada bagian timur gedung MPP yang juga sepanjang 70 meter.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunannya, dikarenakan anggaran yang dipakai tidak lebih dari Rp 200 juta. Maka secara aturan diperbolehkan untuk dilakukan pengadaan langsung tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu.

“Kita nanti pengadaan langsung, anggarannya kan tidak lebih dari Rp 200 juta, jadi secara aturan boleh,” pungkasnya.(riz)