redaksi
Tulungagung, (dNusa.id) – DPRD Kabupaten Tulungagung dan Pemkab Tulungagung menyetujui perda (Peraturan Daerah) tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tulungagung tahun 2024.
Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Sabtu (18/11/23) .
Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan dari sisi pendapatan disepakati sebesar 2,218 trilyun Rupiah, sedang dari sisi belanja disepakati 3,008 trilyun rupiah.
“Artinya masih defisit sekitar 214 milyar rupiah,” jelas Heru, Sabtu, (18/11/2023)
Heru melanjutkan, lantaran belum akhir tahun dirinya berharap ada SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) untuk menutupi kekurangan anggaran.
Disinggung fokus penggunaan anggaran untuk tahun 2024, Heru katakan masih berpatokan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026.
“Ada fokus kemiskinan, fokus insfrastruktur,” jelasnya.
Heru akui untuk pembangunan insfrastruktur Pemkab Tulungagung tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten Tulungagung, sebab pembangunan insfrastruktur membutuhkan anggaran yang besar.
Pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembangunan insfrastruktur di daerah.
“Supaya terbantu untuk permasalahan insfrastruktur,” katanya.
Sedang permasalahan kemiskinan ekstrem sudah teratasi, namun pihaknya akan berusaha menurunkan angka kemiskinan makro.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono menambahkan APBD sudah dibahas dalam Badan Anggaran DPRD.
“Insfrastruktur itu penting, tapi kemiskinan makro dan stunting itu juga penting, yang penting proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” terang Marsono.
GIPHY App Key not set. Please check settings